Surat Edaran Tugas Belajar dan Ijin Belajar – Sehubungan dengan telah ditetapkan Surat Edaran Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil, dengan hormat kami sampaikan bahwa Ditjen Pendidikan Tinggi tetap mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 sebagai dasar pemberian tugas dan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Hal ini kami sampaikan agar tidak menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaannya.
PENDAFTARAN CALON PESERTA PROGRAM TALENT SCOUTING FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2014
Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Fakultas Teknik Universitas Negeri Menyelenggarakan Program Talent Scouting Pemenuhan Guru Produktif SMK Tahun 2014. Peserrta Program ini akan ditugaskan menjadi Guru Produktif pada SMK yang kekurangan Guru Produktif di Wilayah:
Jawa Timur bagian selatan
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Timur
Sulawesi Selatan
Fasilitas
Biaya hidup selama bertugas
Jawa Timur sebesar Rp. 1.250.000,00/bulan
Nusa Tenggara Barat Rp. 1.600.000,00/bulan
Nusa Tenggara Timur Rp. 1.600.000,00/bulan
Kalimantan Rp. 2.000.000,00/bulan
Sulawesi Rp. 1.600.000,00/bulan
Transport 1 kali PP
Sertifikat
Pendaftaran:
Waktu Pendaftaran: 16 s.d 28 April 2014, dan dilakukan secara Online
Pelaksanaan Tes: 29 April 2014 pk. 07.00 WIB sampai selesai
Tempat Tes di Fakultas Teknik UM, Jl. Semarang No 5 Malang (Gedung H5)
Pada saat test wawancara dimohon untuk membawah surat rekomendasi jika ada, dan formulir yang sudah di cetak dan di tanda tangani.
Syarat Pendaftar:
Alumni PPGT UM Kolaboratif*
Alumni PPGT UM Produktif*
Alumni S1 Pendidikan di Fakultas Teknik UM
Alumni Program Talent Scouting Gelombang 1 dan 2 UM
Mahasiswa (sudah ujian skripsi atau merencanakan ujian skripsi bulan Juni 2014)
Mengisi Form Pernyataan tidak mengundurkan diri jika sudah diterima.
Pada saat Tes calon peserta membawa Formulir Pendaftaran dan Surat Pernyataan yang sudah ditandatangani. Bagi yang masih berstatus mahasiswa S1/S2 membawa surat pernyataan dari Dosen Pembimbing yang diketahui oleh ketua Jurusan. Surat keterangan menerangkan bahwa ujian skripsi selambat-lambatnya bulan Juni 2014.
Bagi yang sudah lulus, mohon membawa foto kopi ijazah.
*) Wajib mengisi formulir dan tidak perlu mengikuti tes wawancara dan tes tulis.
Bagi yang masih berstatus mahasiswa S1/S2, mohon yang belum menyerahkan Surat Keterangan dari 2 Pembimbing dan Kajur/Kaprodi Pasca Sarjana. Segera menyerahkan ke Bu Khumaidah di Gedung H5 FT-UM Ditunggu!!!. Jika tidak menyerahkan, akan kami diskualifikasi.
Informasi:
1. Pak Romlie 085791870793
2. Pak Fahmi 08123319497
3. Bu Khumaidha 081334701237
Lisa Widyastuti
Lima Bulan Berkesan di SMKN 2 Trenggalek Oleh: Lisa Widyastuti Ini menjadi pengalaman paling berkesan dalam hidup saya. Yakni menjadi guru di pelosok Trenggalek….
M. Nazzaruddin Azzaki
ADVENTURE AT GUNUNGSARI oleh M. Nazzaruddin Azzaki – Kisah ini merupakan cerita mengenai perjalanan hidupku. Namaku Muchammad Nazzaruddin Azzaki, semua kawanku…
Melinda Nur Rahayu
Keindahan dibalik Kebosanan oleh Melinda Nur Rahayu Pertama kali menerima kabar jika saya ditempatkan di SMK Negeri 1 Gedangan, saya cukup senang sekolah ini masih…
Miftahul Ulum
Antara Menjadi Guru, Pendidik, dan Teman Bagi Siswa Oleh: Miftahul Ulum Guru adalah profesi impianku. Meski saya tahu menjadi guru banyak tantangan dan tak mudah,…
Mudtrikatul Umayrah
Bondowoso The Hidden Paradise oleh Mudtrikatul Umayrah Tak lengkap rasanya menikmati indahnya alam jika tak mendatangi Bondowoso. Karena di kota yang berjuluk sebagai…
Jakarta, Kemdikbud — Silaturahim Bidikmisi Nasional yang baru pertama kali diselenggarakan tahun ini, turut mengagendakan peluncuran beasiswa presiden yang diberi nama Presidential Scholarship. Presidential Scholarship merupakan program beasiswa prestisius atas inisiatif Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang diberikan pemerintah Indonesia bagi warga negara Indonesia untuk menempuh jenjang pendidikan magister (S-2) dan doktor (S-3) di perguruan tinggi di luar negeri. Pendaftaran Presidential Scholarship angkatan pertama dibuka hingga 14 April 2014.
Proses pendaftaran serta manajemen pengelolaan Presidential Scholarship dilakukan melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Direktur Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana LPDP, Mokhamad Mahdum mengatakan, sebelum mendaftar, calon pelamar Presidential Scholarship terlebih dahulu harus telah diterima di perguruan tinggi luar negeri yang masuk peringkat 50 perguruan tinggi terbaik di dunia. Mereka juga harus memiliki nilai TOEFL IBT minimal 94, atau nilai IELTS minimal 7.
“Tujuan Presidential Scholarship adalah menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkemampuan mumpuni dalam berbagai bidang, khususnya untuk menyambut Indonesia emas tahun 2045, 100 tahun kemerdekaan Indonesia,” jelas Mahdum saat jumpa pers di kantor Kemdikbud, Jakarta, (26/2/2014).
Mahdum menjelaskan, bagi pelamar program magister, maksimal berusia 35 tahun, sedangkan pelamar program doktor maksimal berusia 40 tahun pada tanggal penutupan pendaftaran, yaitu 14 April 2014. Beberapa bidang yang menjadi prioritas program studi dalam Presidential Scholarship adalah teknologi, energi, pangan, ekonomi, hukum, pertahanan, budaya, hubungan internasional, dan ekonomi kreatif. “Target peserta adalah 100 orang per tahun,” ujarnya.
Ia memaparkan, proses seleksi akan berlangsung dalam tiga tahap, yaitu administrasi, wawancara (termasuk di dalamnya leadership group discussion), dan pelatihan kepemimpinan selama 40 hari. Dalam proses seleksi, tim panelis dan tim juri yang akan melakukan penilaian.
“Tim panelis terdiri dari profesor-profesor dari Ditjen Dikti dan psikolog. Sedangkan tim juri terdiri dari perwakilan tentara, pemerintah, kaum profesional, dan tokoh masyarakat,” jelas Mahdum.
Presiden RI, siapapun presidennya, ujar Mahdum, akan terlibat minimal dua kali dalam kegiatan Presidential Scholarship. Pertama, saat pembukaan program pelatihan kepemimpinan. Dalam pembukaan tersebut, Presiden RI akan memberikan kuliah umum presiden (presiden lecture). Kedua, saat pelepasan para penerima beasiswa untuk berangkat ke kampusnya masing-masing di luar negeri.
“Pelatihan kepemimpinan akan berlangsung pada 20 Mei 2014. Sedangkan pelepasan oleh presiden pada 18 Agustus 2014,” pungkasnya. Peluncuran Presidential Scholarship akan diresmikan langsung oleh Presiden SBY saat Silaturahim Bidikmisi Nasional pada 26 Februari 2014 di Jakarta. Informasi lebih lanjut mengenai Presidential Scholarship dan LPDP, bisa dilihat di laman www.lpdp.depkeu.go.id. (Desliana Maulipaksi)
JAKARTA – Untuk mendorong peningkatan kinerja birokrasi, pemerintah mendorong penambahan jabatan fungsional tertentu (JFT) baru, seiring dengan berlakunya Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain JFT yang masih sedikit, kebutuhan personil untuk mengisi JFT yang ada juga masih sangat rendah. Jabatan fungsional PNS saat ini masih didominasi oleh jabatan fungsional umum (JFU).
Tahun 2013, baru ada 124 JFT, awal tahun ini sudah terbentuk 5 JFT baru. “Tahun ini jumlah JFT bisa mencapai 240, karena masih banyak potensi pembentukan JFT baru,” ujar Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmadja dalam Rakornas Formasi ASN di Jakarta, Kamis (27/02).
Lebih lanjut Setiawan mengatakan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PANRB) telah menetapkan 5 JFT baru. yakni Satpol PP, penyuluh hukum, analis keimigrasian, pemeriksa keimigrasian, dan rescuer.
Setidaknya ada tiga kementerian yang potensial dibentuk JFT baru, yakni Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Perhubungan.
Di Kementerian Perdagangan, antara lain pengamat tera, pengawas kemetrologian, pengelola laboratorium kemetrologian, pranata laboratorium kemetrologian. Di KKP, setidaknya ada empat potensi JFT, yakni Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pengendali Ekosistem Pesisir dan Laut, Pengelola Kesehatan Ikan dan Lingkungan, serta Pengawas Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
Sedangkan di Kementerian Perhubungan antara lain inspektur angkutan udara, inspektur Bandar udara, inspektur keamanan penerbangan, inspektur navigasi penerbangan, inspektur kelaikan udara dan pengoperasian pesawat udara.
Selain kedua itu, instansi lain yang berpotensi untuk membentuk JFT baru antara lain Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perindustrian, Kemenakertrans, Kemenkominfo, Setjen DPR, Kementerian Pertanian, Mahkamah Agung, Batan dan Bakorkamla.
Selain jumlah JFT yang masih sedikit, personil yang menduduki JFT juga belum mencukupi kebutuhan. Untuk surveyor pemetaan misalnya, saat ini baru ada 1.000. “Padahal kebutuhan secara nasional diperkirakan mencapai 22.000 orang,” ujarnya.
Untuk perancang perundang-undangan, saat ini baru ada 280 dari kebutuhan nasional sekitar 1.500. Sedangkan perencana, dari kebutuhan nasional sebanyak 1.200 orang, saat ini baru ada 200 orang. Untuk penera, idealnya ada 2.000 orang, sementara yang ada baru 538 orang. Penerjemah, dari kebutuhan sekitar 800 orang, baru ada 140 orang. Selain itu, instruktur (Nakertrans), baru ada 590 dari kebutuhan nasional 1.500, dan pengawas lingkungan hidup, kebutuhannya mencapai 9.900, sementara yang ada baru 800 orang. (ags/HUMAS MENPANRB).